"Nama: Resi Sapriyanti
NIM: 106210002
Judul :Analisis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor. 121 Tahun 2024
tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purna Tugas Menteri
Negara terhadap Keadilan Sosial dan Prinsip Kesetaraan dalam
Penggunaan Sumber Daya Publik.
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 121
Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purna Tugas Menteri
Negara yang memicu kontroversi karena dinilai bertentangan dengan prinsip
keadilan sosial dan kesetaraan dalam penggunaan sumber daya publik. Kebijakan
ini memberikan fasilitas kesehatan komprehensif kepada mantan menteri dan
keluarganya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), sementara masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan
kesehatan dasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis substansi
Perpres tersebut dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan sosial
sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28H dan Pasal 34.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach), yang mengkaji norma hukum positif, prinsip konstitusional, serta teori
keadilan dan hirarki hukum. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perpres ini sah secara formal,
substansinya mengandung ketidakadilan distributif karena memprioritaskan
kelompok elite yang sudah berkecukupan secara ekonomi. Penggunaan APBN
untuk membiayai fasilitas kesehatan VVIP bagi mantan pejabat dinilai tidak
sejalan dengan asas proporsionalitas, pemerataan, dan kebutuhan rakyat banyak.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perpres 121 Tahun 2024 perlu dievaluasi dan
direvisi agar selaras dengan prinsip keadilan sosial, akuntabilitas anggaran, dan
pemerataan akses kesehatan, serta melibatkan partisipasi publik dalam proses
pembentukannya.
Kata kunci : Perpres 121 Tahun 2024, Jaminan Kesehatan, Keadilan Sosial,
Kesetaraan, Sumber Daya Publik."