"ABSTRAK
Nama : Indriyani
NIM : 105220127
Judul :Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Perubahan
Lingkungan Pasca Pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino Di
Kecamatan Bayung Lencir
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh
pemerintah daerah dalam menangani dampak lingkungan pasca pembangunan
Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino. 2) Menganalisis kendala yang dihadapi
pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan lingkungan pasca pembangunan
jalan tol. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk kebijakan yang diterapkan oleh
pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani dampak lingkungan
pascapembangunan Jalan Tol Bayung Lencir bersifat hierarkis dan terintegrasi.
Secara legal, kebijakan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang PPLH dan diwujudkan melalui Kebijakan Turunan spesifik
daerah. Instrumen kuncinya adalah integrasi dalam perencanaan tata ruang, yaitu
melalui Peraturan Daerah (Perda) RTRW dan Peraturan Bupati (Perbup) RDTR.
Implementasinya mencakup program mitigasi fisik dan sosial, meliputi
pengawasan AMDAL, penghijauan, pembangunan infrastruktur penunjang
(underpass), dan pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi (Inver) untuk
ganti rugi. Meskipun dinilai efektif, namun belum optimal, Pemda menunjukkan
disposisi korektif melalui sistem evaluasi berkala dan rencana tindak lanjut
perbaikan drainase. 2) Kendala utama yang dihadapi Pemda dalam implementasi
kebijakan lingkungan bersifat multi-dimensi, meliputi struktural, sumber daya,
dan sosial. Kendala terbesar adalah keterbatasan sumber daya, khususnya
minimnya anggaran daerah untuk inisiatif mitigasi dan pengawasan intensif,
karena pembiayaan proyek didominasi oleh pusat. Secara struktural, birokrasi
dinilai berlapis dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar-instansi
teknis (DLH, PU, Bappeda), yang memperlambat proses. Kendala sosial-ekonomi
yang paling disorot adalah benturan kepentingan antara percepatan pembangunan
dan keadilan sosial, termanifestasi dalam isu skema ganti rugi yang dianggap
tidak sebanding dan proses administrasi yang dinilai rumit dan tidak transparan.
Kendala-kendala ini menyebabkan kebijakan yang normatif memadai menjadi
kurang optimal di lapangan.
Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Perubahan Lingkungan, Jalan Tol
Bayung Lencir-Tempino"