"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara ketentuan hukum
Islam menurut Mazhab Syafi’i dengan praktik perwalian yang terjadi di masyarakat
terhadap anak perempuan yang lahir di luar nikah. Menurut pandangan Mazhab
Syafi’i, anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya
sehingga ayah tersebut tidak berhak menjadi wali nikah. Namun, dalam praktiknya
masih ditemukan masyarakat yang tetap menggunakan ayah biologis sebagai wali
nikah karena berbagai faktor. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis praktik perwalian dalam pernikahan anak perempuan di luar nikah
oleh ayah biologisnya di Daerah Tawau, Sabah, Malaysia serta menganalisanya
berdasarkan pandangan Imam Syafi’i dan ulama Mazhab Syafi’i.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden yang terdiri atas
individu yang terlibat langsung dalam kasus, anggota keluarga informen, serta
pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS) Tawau. Selain
itu, data juga diperoleh melalui dokumentasi terhadap dokumen-dokumen atau
buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
masih terdapat praktik penggunaan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak
perempuan diluar nikah. Praktik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara
lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam, kuatnya pengaruh
adat, keinginan menjaga martabat keluarga, serta upaya menghindari stigma sosial
terhadap anak di luar nikah. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan adanya
praktik yang telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu penggunaan wali
hakim sebagai wali nikah melalui prosedur yang ditetapkan oleh pihak berwenang.
Berdasarkan analisis terhadap pandangan Imam Syafi’i dan ulama Mazhab Syafi’i,
dapat disimpulkan bahwa ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak
perempuan luar nikah karena tidak terdapat hubungan nasab yang sah, kecuali
apabila nasab anak tersebut terbukti sah menurut hukum syariat. Dengan demikian,
penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan
fiqh Mazhab Syafi’i dengan praktik yang berkembang di masyarakat, sehingga
diperlukan peningkatan pemahaman hukum Islam terkait nasab dan perwalian"