Perlindungan terhadap fakir miskin merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang terencana dan berkelanjutan di tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan perlindungan sosial guna menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan jaminan hak konstitusional fakir miskin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Fakir Miskin serta pelaksanaannya di Kelurahan Simpang Sungai Rengas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2022 telah mengatur secara normatif mengenai jaminan hak konstitusional fakir miskin, termasuk hak atas pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan sosial. Peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman operasional bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program perlindungan sosial secara terarah, terstruktur, dan terkoordinasi. Pelaksanaan jaminan hak konstitusional fakir miskin di Kelurahan Simpang Sungai Rengas pada umumnya telah berjalan cukup baik melalui mekanisme pendataan, verifikasi, koordinasi dengan instansi terkait, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak. Bantuan yang diberikan mampu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, pembaruan data yang belum optimal, serta perlunya peningkatan transparansi dan pengawasan agar pelaksanaan perlindungan fakir miskin dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan.