"Praktik politik uang dalam pemilihan umum merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai demokrasi, terutama prinsip kejujuran, keadilan, dan kebebasan dalam memilih. Fenomena ini bukan hanya merusak kualitas pemilu, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas mengatur larangan terhadap politik uang dan mengkategorikannya sebagai tindak pidana. Namun, dalam kenyataannya, praktik ini masih marak terjadi dan sulit diberantas secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana politik uang diatur dalam peraturan perundang-undangan, bagaimana unsur-unsur pidana terbentuk dalam praktik tersebut, serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, penegakan hukumnya masih menemui banyak kendala, seperti lemahnya alat bukti, kurangnya keberanian saksi, serta adanya intervensi dari kepentingan politik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap politik uang memerlukan reformasi hukum yang lebih kuat dan dukungan dari berbagai pihak.
"