Penegasan batas desa merupakan aspek penting dalam pengelolaan wilayah yang berkelanjutan dan mencegah konflik antar desa. Penegasan batas desa di Kabupaten Muaro Jambi sangat penting untuk menghindari konflik dan memberikan kepastian hukum. Dari 150 desa dan 5 kelurahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, hanya 34 desa dan satu kelurahan (22%) yang telah memiliki legalitas batas dalam bentuk peraturan bupati. Sebaliknya, sebanyak 116 desa dan 4 kelurahan (78%) lainnya masih belum memiliki kejelasan terkait batas wilayah. Dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan masalah administratif dan potensi sengketa antara desa. Pemerintah daerah diharapkan untuk lebih aktif dalam menyelesaikan penegasan batas desa, melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Dengan batas yang jelas, perencanaan dan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam akan lebih efektif, sehingga konflik dapat diminimalisir dan suasana harmonis dapat tercipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis peran pemerintah daerah dalam penegasan batas desa serta kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penegasan batas desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai pengambil kebijakan atau adanya peran regulasi, mediasi, menjalin kolaborasi dengan stakeolther lain, penyediaan sumber daya dan dukungan teknis. Meskipun terdapat upaya yang signifikan, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala, seperti ketidakakuratan data, konflik dan ketidaksepakatan antar desa yang berkepanjangan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegasan batas desa di Kabupaten Muaro Jambi, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan upaya kolaboratif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses penegasan batas desa. Hal ini dapat dilakukan melalui forum diskusi yang melibatkan perwakilan dari setiap desa. Pemerintah daerah juga perlu menyediakan pelatihan dan sumber daya yang memadai bagi aparat desa agar mereka dapat memahami dan mengelola proses penegasan batas dengan lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan konflik antar desa dapat diminimalisir, dan suasana harmonis serta kepastian hukum dapat tercipta, serta dapat mendukung pengelolaan wilayah yang berkelanjutan.