"Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia menghadapi tantangan krusial berupa ketimpangan antara tingginya minat masyarakat dengan keterbatasan kuota keberangkatan, yang berimplikasi pada panjangnya masa tunggu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme sistem antrian haji di Indonesia serta mengkaji perspektif Maqashid Syariah terhadap kebijakan tersebut sebagai instrumen kemaslahatan publik. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyoroti bagaimana sistem antrian yang dikelola pemerintah mencerminkan upaya tasharrufu al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme sistem antrian yang terdigitalisasi merupakan ijtihad yang sejalan dengan tujuan pemeliharaan agama (hifz al-dīn) melalui ketertiban umum (nizhām al-‘āmm), pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs) melalui skrining kesehatan yang proporsional, serta pemeliharaan harta (hifz al-māl) melalui pengelolaan dana haji yang syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem antrian tersebut merupakan bentuk keadilan distributif yang menempatkan prinsip al-‘adlu waḍ‘u kulli syay’in fī mawḍi‘ihi, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek transparansi informasi dan pendampingan kesehatan proaktif selama masa tunggu untuk memastikan hak-hak jemaah terpenuhi secara adil dan bermartabat.

"