"ABSTRAK
Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap perbuatan pihak penyidik dalam menerapkan status tersangka terhadap terduga pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 14 bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan bukti permulaan yang cukup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim dalam mengabulkan permohonan Praperadilan Nomor8/Pid.Pra/2023/Pn Jmb dan untuk mengetahui Analisa yuridisnya dari putusan Praperadilan yang telah dikabulkan mengenai tidak sahnya penetapan status tersangka dalam Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid/Pra/2023/Pn Jmb.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dasar hakim dalam mempertimbangkan permohonan praperadilan pemohon yang mengabulkan tidak sah nya penetepan tersangka dalam Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2023/Pn Jmb menyatakan bahwa penetapan tersangka kasus korupsi Bank 9 Jambi tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti. Akibat hukum dari permohonan pemohon Dadang Suryanto Bin Supandi yang telah dikabulkan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2023/Pn Jmb adalah pemohon dapat mengajukan permohonan ganti kerugian terhadap pihak termohon Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan
Kata Kunci: Praperadilan, Status Tersangka"