Penelitian ini membahas pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Seberang Sanglar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pengaturan pengawasan Dana Desa berdasarkan PMK Nomor 108 Tahun 2024, pelaksanaan pengawasan BPKP dalam implementasi SISKEUDES, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK Nomor 108 Tahun 2024 telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai mekanisme penggunaan, penyaluran, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa. Pengawasan BPKP dilaksanakan melalui pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendampingan penggunaan aplikasi SISKEUDES. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknis bagi operator desa, serta keterbatasan pendampingan secara langsung. Meskipun demikian, implementasi pengawasan telah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa dan optimalisasi koordinasi antara pemerintah desa, BPKP, dan instansi terkait agar pengawasan pengelolaan Dana Desa melalui SISKEUDES dapat berjalan lebih optimal.