Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai jual beli laut menurut Pasal 2 UUPA No. 5 Tahun 1960 serta mengkaji praktik tersebut dalam perspektif Fiqh Muamalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum jual beli laut menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan untuk membandingkan ketentuan tersebut dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Penelitian ini menggunakan jenis. penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada dalam penguasaan negara dan dipergunakan. sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga wilayah laut pada dasarnya tidak dapat dimiliki secara mutlak oleh perseorangan. Kedua, dalam perspektif Fiqh Muamalah, objek jual beli harus memenuhi syarat kepemilikan yang sah, jelas, dapat diserahterimakan, serta tidak mengandung unsur gharar. Ketiga, laut sebagai sumber daya publik termasuk dalam kategori kepemilikan. umum (al-milkiyyah al-'ammah) yang pemanfaatannya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas sehingga tidak dapat diperjualbelikan secara bebas oleh individu. Keempat, terdapat kesesuaian antara konsep Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 UUPA No. 5 Tahun 1960 dengan prinsip kemaslahatan dan kepemilikan umum dalam Fiqh Muamalah, sehingga praktik jual beli laut yang mengalihkan kepemilikan wilayah laut secara mutlak bertentangan dengan hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam.