Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam mengurangi multitafsir dan penyalahgunaan pasal, serta mengkaji implementasinya pada platform digital di Kabupaten Sarolangun. Permasalahan utama penelitian ini adalah ketidakjelasan norma dalam UU ITE setelah di lakukan revisi yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan bagaimana penerapannya di tingkat masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat yang terindikasi melanggar UU ITE. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah memberikan perbaikan normatif, khususnya Pasal 27A yang lebih jelas mengatur unsur pencemaran nama baik. Namun, istilah abstrak seperti “kehormatan” dan “nama baik” masih menyisakan ruang interpretasi sehingga potensi multitafsir tetap ada. Implementasi UU ITE di Kabupaten Sarolangun menunjukkan penegakan hukum cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan restoratif, dengan sebagian besar kasus diselesaikan secara damai. Kendala utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batasan kebebasan berekspresi, adanya fenomena chilling effect, serta sosialisasi hukum yang belum merata. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas revisi UU ITE tidak hanya ditentukan oleh perbaikan norma, tetapi juga oleh konsistensi penegakan hukum, literasi hukum masyarakat, dan penerapan asas proporsionalitas serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif berupa penyempurnaan norma, peningkatan literasi hukum, dan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat dapat mengekspresikan pendapat secara aman di ruang digital.