"Nama : Ronaldi Andika Putra
NIM : 106200039
Judul : Kekalahan Kotak Kosong Di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Batang Hari Provinsi Jambi Dalam Perspektif Hukum Tata negara
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji fenomena kekalahan kotak kosong pada Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, yang hanya diikuti oleh
satu pasangan calon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
bagaimana pengaturan hukum mengenai kotak kosong dalam pilkada dengan calon
tunggal dan menelaah fenomena kekalahan kotak kosong tersebut dari perspektif
hukum tata negara, khususnya terkait dengan prinsip kedaulatan rakyat dan
legitimasi kekuasaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris
dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
mendalam dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang Hari, studi
dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, serta analisis literatur yang
relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kotak kosong dalam
Pilkada Batang Hari telah sesuai dengan landasan hukum yang berlaku, yaitu
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
100/PUU-XIII/2015. Secara prosedural, kemenangan pasangan calon tunggal
memiliki legitimasi formal (legal-rasional). Namun, kekalahan kotak kosong
disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu dominasi politik pasangan calon
petahana yang berhasil mengonsolidasikan dukungan dari seluruh partai politik,
lemahnya gerakan masyarakat sipil untuk menjadikan kotak kosong sebagai
alternatif yang kuat, serta minimnya pemahaman publik mengenai fungsi kotak
kosong sebagai instrumen koreksi dalam demokrasi. meskipun sah secara hukum,
fenomena kemenangan calon tunggal atas kotak kosong di Kabupaten Batang Hari
menimbulkan tantangan serius terhadap kualitas demokrasi substantif dan esensi
kedaulatan rakyat. Ketiadaan kompetisi yang sehat mereduksi pemilu menjadi
ajang referendum dan menunjukkan lemahnya proses kaderisasi partai politik. Oleh
karena itu, diperlukan adanya reformasi regulasi pemilu dan peningkatan
pendidikan politik untuk memastikan pemilu di masa depan dapat berjalan lebih
kompetitif dan bermakna.
Kata Kunci: Kotak Kosong, Pilkada, Calon Tunggal, Hukum Tata Negara,
Legitimasi, Kedaulatan Rakyat."