Logo UIN

Digital Library - UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

"INTERPRETASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA BAGI MANTAN NARAPIDANA PADA PEMILU TAHUN 2024 DI SUMATERA BARAT"

MUHAMMAD YONES (2025) "INTERPRETASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA BAGI MANTAN NARAPIDANA PADA PEMILU TAHUN 2024 DI SUMATERA BARAT". Other thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Full text not available from this repository.

Abstract

"Nama : Muhammad Yones
Nim : 106210044
Judul : Interpretasi Komisi Pemilihan Umum Dan Mahkamah
Konstitusi Dalam Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia Bagi Mantan
Narapidana Pada Pemilu Tahun 2024 Di Sumatera
Barat.
ABSTRAK
Penelitian ini membahas pertimbangan dalam pengambilan putusan
dalam pencalonan mantan terpidana sebagai calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Sumatera Barat
tahun 2024, latar belakang adanya kasus ini adalah adanya perbedaan
pandangan dalam pengambilan putusan oleh Komisi Pemilihan Umum
dan Mahkamah Konstitusi dalam pencalonan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia dapil Sumatera Barat yang menimbulkan
polemik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
sudut pandang Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamh Konstitusi dalam
mengambil keputusan dalam proses pemilu Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia. Hasil penelitiaan ini menunjukkan adanya perbedaan
sudut pandang dalam penafsiran dan pemaknaan dalam regulasi tentang
syarat bagi mantan narapidana dalam pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Daerah. Kesimpulan dari penelitian ini ditemukan bahwa
peraturan perundang-undangan yang ada perlu dilakukan penegasan agar
tercapai kepastian hukum adanya pembenahan yang signifikan agar tidak
menimbulkan dan sengketa didalam proses demokrasi di Indonesia.
Implikasi dari penelitian ini adalah timbulnya norma baru yang menjadi
pedoman yang harus ditaati bagi pelaksanaan proses pemilu kedepannya
terkhusus bagi Komisi Pemilihan Umum dan calon Anggota Dewan
Perwakilan Daerah.
Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi,
Undang-undang, Sinkronisasi Peraturan"

Item Type: Thesis (Other)
Divisions: Fakultas Syariah > Hukum Tata Negara
Depositing User: Perpustakaan UIN STS Jambi
Date Deposited: 23 Sep 2026 02:30
Last Modified: 23 Sep 2026 02:30
URI: http://digilib.uinjambi.ac.id/id/eprint/7238

Actions (login required)

View Item
View Item