"Penelitian ini membahas kebijakan aborsi di Indonesia dalam perspektif hak
asasi manusia dengan fokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan. Aborsi
merupakan isu kompleks yang melibatkan hak hidup janin serta hak
perempuan atas tubuh dan kesehatan reproduksinya. Peraturan ini membatasi
praktik aborsi hanya pada kondisi darurat medis atau korban kekerasan
seksual. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menimbulkan
perdebatan, baik dari aspek hukum, etika, maupun hak asasi manusia,
khususnya dalam menjamin keadilan bagi perempuan korban kekerasan
seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan
metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin
hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PP No.
28 Tahun 2024 memberikan ruang hukum terhadap praktik aborsi dalam
kondisi tertentu, namun belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang
adil dan setara terhadap hak perempuan korban pemerkosaan. Perspektif hak
asasi manusia menuntut negara untuk menjamin pemenuhan hak atas
kesehatan, rasa aman, dan kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi. Oleh
karena itu, dibutuhkan evaluasi dan harmonisasi regulasi agar sejalan dengan prinsip- prinsip universal HAM"