Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan menilai relevansi keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus tindak pidana mengenai perantara jual beli narkoba Golongan I dari sudut pandang tiga teori keadilan pemidanaan utama: keadilan retributif, utilitarian, dan restoratif. Keputusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 489/Pid.Sus/2024/PN Jmb memberikan hukuman penjara tujuh tahun kepada terdakwa karena menjadi perantara dalam penjualan dan pembelian shabu, dengan berat barang bukti hanya 0,16 gram, dari keputusan tersebut merupakan subjek penelitian ini. Studi hukum normatif menggunakan studi kasus dan analisis konseptual. Data diperiksa dengan memahami pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk membuat keputusan. Pertimbangan ini dikaitkan dengan prinsip hukum positif dan teori keadilan (UU No. 35 Tahun 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keyakinan Keadilan Utilitarian dan Keadilan Retributif mendominasi keputusan yang dibuat oleh hakim. Dimaksudkan untuk mencapai efek jera (general deterrence) yang paling besar (Utilitarian) dan menegakkan pembalasan setimpal (just deserts) terhadap peran perantara, hukuman berat sembilan tahun penjara jauh lebih berat daripada sanksi pengguna murni (Pasal 127). Namun, keputusan ini tidak menunjukkan Keadilan Restoratif. Hakim mengabaikan fakta bahwa Terdakwa adalah korban ketergantungan yang seharusnya mendapat prioritas dalam program rehabilitasi sesuai dengan amanat UU Narkotika karena kurangnya barang bukti. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa hukum positif harus menetapkan ambang batas jumlah narkoba yang jelas untuk membedakan secara adil antara pengedar dan penyalahgunaan.