Penelitian ini membahas Perspektif Maqashid Al-Syariah Terhadap Larangan Menikah Sekampung di Korong Toboh Mandahiling, Nagari Balah Aia, Sumatera Barat. Larangan menikah dengan orang sekampung merupakan norma adat yang diwariskan turun-temurun dan dipandang penting untuk menjaga keharmonisan sosial serta kemurnian garis keturunan di masyarakat Minangkabau. Namun, fenomena ini belum secara jelas diatur dalam hukum Islam utama sehingga perlu dikaji lebih lanjut dari sudut pandang Maqashid al-Syariah. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis keselarasan hukum adat tersebut dengan prinsip Maqashid al-Syariah yang menekankan pemeliharaan agama, keturunan, dan kemaslahatan umum. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, yang melibatkan wawancara dan observasi langsung di masyarakat adat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikah sekampung pada dasarnya sesuai dengan Maqashid al-Syariah terutama dalam menjaga hifz al-din (agama), hifz al-nasl (keturunan) dan maslahat sosial masyarakat. Sanksi adat yang diterapkan juga berfungsi untuk mempertahankan norma sosial dan kerukunan. Penelitian ini memberikan pemahaman bagaimana nilai adat dan prinsip Islam dapat bersinergi dalam membentuk norma sosial yang harmonis.