SHADRI, SYARHAN (2025) "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA INDUSTRI TERASI UDANG DI DESA KUALA SIMBUR KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR". Other thesis, UIN STS JAMBI.
Full text not available from this repository.Abstract
"ABSTRAK
Nama : Syarhan Shadri
Nim : 105210076
Judul : Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Industri Terasi Udang di Desa Kuala Simbur Kecamatan Muara Sabak Timur
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Industri Terasi Udang di Desa Kuala Simbur Kecamatan Muara Sabak Timur. Sebagai tujuan di antaranya adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Industri Terasi Udang di Desa Kuala Simbur, untuk mengetahui Kendala Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Industri Terasi Udang di Desa Kuala Simbur. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil penelitian, yaitu: Pertama, Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Industri Terasi Udang di Desa Kuala Simbur didasarkan pada 1) Kominikasi yaitu dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan, sosialisasi program, melakukan komunikasi langsung dengan pelaku UMKM terasi udang di Desa Kuala Simbur, 2) Sumber daya yaitu dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari akademisi & praktisi untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM agar dapat memberikan perspektif teori dan konsep, sementara praktisi dapat berbagi pengalaman, 3) Disposis yaitu dengan melakukan kordinasi Pemkab ke Dinas terkait antar Kecamatan dan Desa, serta melakukan kordinasi antar Dinas & stekholder lain, 4) Struktur birokrasi yaitu merujuk pada organisasi dan tata kelola internal UMKM itu sendiri, serta bagaimana UMKM berinteraksi dengan birokrasi pemerintah. Kedua, Kendala Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Industri Terasi Udang di Desa Kuala Simbur adalah 1) Sosialisasi Perda seringkali tidak menjangkau seluruh pelaku UMKM terutama yang berada di daerah terpencil, 2) Keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, dan kurangnya fasilitas pendukung. Selain itu, koordinasi yang kurang baik antar instansi terkait dan rendahnya kesadaran serta partisipasi pelaku UMKM juga menjadi penghambat, 3) Regulasi yang rumit dan birokrasi yang berbelit, seperti perizinan usaha, pemenuhan pajak, dan ketentuan ketenagakerjaan, dapat menjadi beban tambahan bagi UMKM, 4) Proses perizinan dan bantuan usaha UMKM seringkali terasa bertele-tele karena berbagai faktor, termasuk birokrasi yang rumit, persyaratan yang banyak, dan kurangnya informasi yang jelas.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, UMKM."
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Divisions: | Fakultas Syariah > Ilmu Pemerintahan |
| Depositing User: | Munsia Andriani |
| Date Deposited: | 17 Jul 2026 02:31 |
| Last Modified: | 17 Jul 2026 02:31 |
| URI: | http://digilib.uinjambi.ac.id/id/eprint/7138 |
