"Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhui dan menganalisis pemerintah desa lubuk bedorong kecamatan limun kabupaten sarolangun dalam mensejahterakan Masyarakat melui pengolahan hutan adat serta untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Hutan adat Rio Peniti di Desa Lubuk Bedorong memiliki peran krusial bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologi Masyarakat setempat. Pengelolaan hutan adat ini didasarkan pada hak asal-usul dan kearifan lokal yang telah diakui secara hukum melalui Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2008. Upaya yang dilakukan pemerintah desa meliputi pengukuhan norma adat seperti larangan penebangan pohon tertentu (kepayang dan petai) serta pembagian kawasan menjadi “Rimbo Adat” untuk pemanfaatan terbatas dan “Rimbo Larangan” untuk fungsi hidrologis. Pemerintah desa juga menjalin kemitraan dengan Lembaga adat Tenganai Belimo untuk memperkuat penegakan aturan adat dilapangan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan hutan adat Rio peniti masih kurang optimal, yang ditandai dengan status KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang masih berada ditingkat terendah (kelas biru). Tantangan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Lubuk Bedorong adalah adanya konflik internal terkait aktivitas penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat didalam kawasan hutan adat. Selain itu, kebiasaan Masyarakat dalam melakukan perambahanan hutan secara tradisional dan manajemen kelembagaan yang masih lemah menjadi hambatan pertimbangan bagi instansi terkait dalam menyusun kebijakan pengelolaan hutan adat yang lebih efektif.
"