Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Terhadap Putusan No:151/Pid.B/LH/2020/PN KTL. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang akan diambil berupa informasi atau keterangan dari putusan Pengadilan Negeri Kelas II Kuala Tungkal Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN KTL). Teknik pengumpulan informasi menggunakan strategi untuk menulis audit atau tinjauan naratif. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu berupa kalimat-kalimat, catatan, foto, rekaman suara dan gambar. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan antara lain: a. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 pada pasal 56 ayat (1) menyebutkan “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.” Sanksi pidana yang diberikan bagi pihak yang membakar hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Perkebunan Pasal 108 dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). b. Analisis Hukum Positif UndangUndang No. 39 Tahun 2014 Tentang Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kelas II Kuala Tungkal Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN KTL mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang mangakibatkan bencana kabut asap yang terjadi hampir setiap tahun, Rancangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 belum membahas mengenai pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.