" ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penegakan hukum tindak pidana di Indonesia, sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dimana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Restorative justice merupakan sebuah pendekatan penegakan hukum alternatif yang lebih mengutamakan solidaritas, adat dan budaya, sebagaimana diatur dalam surat keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penerapan keadlian restorative justice.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, serta menerapkan teori politik kriminal (Kriminal law aplication, prepention without punishment, influencing views of society on crime and punishment) Namun, pada praktiknya asas keadilan ini belum sempurna diterapkan pada sistem hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum di Indonesia masih saja ada unsur diskriminasi ataupun keistimewaan pada pihak tertentu dalam penanganan kasus.
Penelitian ini menghasilkan empat hal yaitu : Bentuk keadilan restorative justice pada penyalahgunaan nerkoba, Ketetapan MUI terhadap makan dan minuman yang mengandung alkohol/etanol. Adapun kesimpulan penelitian adalah peyalahgunaan narkoba merupakan korban dari tindak kejahatan, penegakan hukum tindak pidana narkoba hanya bisa dilakukan dengan metode prevention without puneshment dan rehabilitas yang merupakan implementasi dari restorative justice, narkoba dapat dikiaskan sebagai khomar dan hukumnya haram

"