"Penegakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah
(Pilkada) merupakan elemen fundamental untuk menjamin integritas demokrasi
lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi Peraturan
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 7 Tahun 2022 dalam menangani
pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada di Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus pelanggaran
netralitas ASN pada Pilkada Kabupaten Sarolangun. Data dikumpulkan melalui
observasi, dokumentasi, serta wawancara mendalam dengan jajaran Bawaslu
Kabupaten Sarolangun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi
telah memberikan kerangka kerja normatif yang jelas, efektivitas penegakan
masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, dominasi pendekatan
administratif tanpa efek jera, serta rendahnya literasi netralitas di kalangan ASN.
Di sisi lain, keberadaan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tetap menjadi
instrumen penting dalam mendorong akuntabilitas ASN, meskipun perlu
didukung dengan revisi kebijakan dan penguatan kelembagaan. Penelitian ini
merekomendasikan reformulasi mekanisme sanksi dan peningkatan peran aktif
pengawasan partisipatif untuk memperkuat penegakan netralitas ASN dalam
kontestasi elektoral lokal.
"