"ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji mekanisme pelaksanaan isbat kesaksian
rukyatul hilal di Provinsi Jambi dalam perspektif hukum acara peradilan agama.
Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan
hukum yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk
mengesahkan kesaksian rukyatul hilal sebagaimana diatur dalam Pasal 52A
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan praktik pelaksanaan sidang
isbat yang masih didominasi oleh Kementerian Agama.Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan perspektif sosiologi hukum.
Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi pelaksanaan sidang isbat,
serta wawancara dengan ulama, ahli astronomi, dan pejabat terkait. Penelitian
bertujuan untuk: (1) menjelaskan mekanisme pelaksanaan isbat kesaksian
rukyatul hilal di Provinsi Jambi, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang
memengaruhi pelaksanaannya, dan (3) menganalisis kesesuaiannya dengan
prinsip hukum acara peradilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan sidang isbat di Provinsi Jambi belum sepenuhnya selaras dengan
ketentuan hukum acara peradilan agama, khususnya dalam aspek kewenangan
lembaga, prosedur pembuktian, serta validitas kesaksian. Dominasi peran
Kementerian Agama dalam proses penetapan awal bulan qamariyah
menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan legitimasi yuridis.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi kelembagaan serta penguatan peran
Pengadilan Agama guna menjamin keabsahan hukum dan kepastian dalam
penetapan awal bulan Hijriah."