"ABSTRAK
Nama : Padilla Azelwati
NIM : 102210052
Judul : Tinjauan terhadap Hak Beribadah Bagi Narapidana Menurut
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Jambi Dalam Perspektif Hukum Islam
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hak beribadah bagi narapidana menurut
Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022, dan hak beribadah dalam hukum Islam di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi serta menganalisis fasilitas hak
beribadah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dan
studi lapangan, teknik pengumpulan data didapatkan dari wawancara langsung
dengan sifat semi terstruktur, observasi non parsitipatif, dan dokumentasi, analisis
data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan,
hasil dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan menegaskan bahwa hak beribadah adalah hak fundamental yang
harus dijamin bagi setiap narapidana. Narapidana tetap memiliki hak untuk
menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya, meskipun mereka
kehilangan sebagian kebebasannya. Hak beribadah bagi narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dijamin oleh hukum Islam sebagai hak
fundamental yang tidak boleh dicabut, bahkan dalam kondisi penahanan. Fasilitas
beribadah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi mencerminkan
pendekatan kemanusiaan dalam sistem pemasyarakatan. Lapas menyediakan sarana
ibadah yang memadai untuk berbagai agama, termasuk masjid, musholla, dan ruang
ibadah bagi non-Muslim. Pembinaan spiritual berkelanjutan melalui kegiatan
keagamaan, konseling, dan bimbingan rohani juga menjadi bagian integral dari
rehabilitasi narapidana. Meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran
dan sumber daya, Lapas Kelas II A Jambi berupaya mengembangkan model
pembinaan spiritual yang inovatif melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk
mendukung program pembinaan rohani.
Kata Kunci: Hak Beribadah, Narapidana, Lembaga Permasyarakatan"