Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Dinas Tenaga kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi. Sengketa PHK sering menjadi permasalahan yang kompleks, melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi, yang memerlukan intervensi lembaga terkait untuk menyelesaikannya secara adil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, serta efektivitas layanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dalam menangani kasus PHK. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, yaitu pegawai Dinas Tenaga kerja sekaligus mediator pada Dinas Tenaga kerja tersebut, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi telah menerapkan Prosedur mediasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun terdapat beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan karena para pihak yang terlibat menolak untuk berdamai. Penyelesaian dilakukan dengan cara non litigasi (mediasi) jika tidak berhasil maka akan di selesaikan melalui litigasi (pengadilan). Meskipun demikian keberadaan lembaga ini memberikan solusi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa PHK, dengan harapan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dapat terus diperbaiki untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis di Kota Jambi.