Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Transformasi Fungsional TNI Dan POLRI Ke Aparatur Sipil Negara: Analisis Yuridis Terhadap Dampak UU Nomor 20 Tahun 2023. Sebagai tujuan di antaranya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Transformasi Fungsional TNI dan Polri ke Aparatur Sipil Negara, untuk mengetahui dampak dari terbentuknya UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Transformasi Fungsional TNI dan Polri ke Aparatur Sipil Negara. Skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebuah pendekatan yang lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah melalui cara berfikir formal dan argumentatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil penelitian, yaitu: Pertama, Faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya UU Nomor 20 Tahun 2023 adalah perubahan atau perbaikan dari undang-undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, perubahan tersebut meliputi: 1) penguatan pengawasan Sistem Merit, 2) penetapan kebutuhan PNS dan PPPK, 3) kesejahteraan PNS dan PPPK, 4) penataan tenaga honorer, 5) digitalisasi Manajemen ASN termasuk di dalamnya transformasi komponen Manajemen ASN. Terbentuknya UU Nomor 20 Tahun 2023 meliputi 4 sistem pendukung, yaitu: 1). Undang-undang adalah hasil kerja teknokratik, 2) Undang-undang adalah hasil kerja politik, 3) Undang-undang adalah hasil kerja ideologis, 4). Undang-undang adalah hasil kerja partisipatif. Kedua, Terbentuknya UU Nomor 20 Tahun 2023 memberikan dampak positif dan negatif, adapun dampak positif meliput: 1) Undang-undang ASN 2023 memberikan hak yang sama bagi PNS dan PPPK, 2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia, 3) Hak Pegawai ASN, 4) Pegawai ASN dapat diberhentikan bila tidak berkinerja sebagaimana mestinya, diatur dalam Pasal 52 ayat 3 huruf f, 5) Tidak diperkenankan mengangkat honorer, 6) Tidak ada lagi pegawai honorer dan non-ASN lainnya tahun 2025 di Pemerintahan. Adapun dampak negatif meliputi: 1) TNI dan POLRI menduduki jabatan sipil, 2) TNI dan anggota POLRI menduduki jabatan non Manajerial, 3) Penghapusan tenaga honorer.