Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di Desa Koto Periang, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tugas BPD serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD, tokoh masyarakat, serta masyarakat Desa Koto Periang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tugas BPD telah dilaksanakan, namun belum optimal. Penggalian aspirasi masih berfokus pada musyawarah desa, penampungan aspirasi belum didukung sistem administrasi yang baik, pengelolaan aspirasi belum dilakukan secara sistematis, dan penyaluran aspirasi belum seluruhnya memperoleh tindak lanjut yang maksimal. Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum, forum musyawarah desa, dan koordinasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan pemahaman anggota BPD, rendahnya partisipasi masyarakat, belum tertatanya administrasi aspirasi, serta keterbatasan sumber daya kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas BPD dan penguatan sistem pengelolaan aspirasi untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan responsif.