"Pemenuhan hak elektoral merupakan bagian penting dari demokrasi, termasuk bagi
masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD). Namun, SAD masih menghadapi
hambatan dalam menggunakan hak pilih, seperti keterbatasan administrasi
kependudukan dan rendahnya literasi politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis
strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun dalam pemenuhan
hak elektoral Suku Anak Dalam untuk mewujudkan pemilih inklusif. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten
Sarolangun menerapkan pemutakhiran data pemilih, sosialisasi yang menyesuaikan
kondisi sosial budaya, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun,
pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan dokumen
kependudukan."