"Salah satu prinsip utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, yang menekankan nilai demokrasi, musyawarah, dan perwakilan rakyat. Konsep ini sejalan dengan konsep syūrā dalam Fiqh Siyasah Islam, yang menempatkan musyawarah sebagai mekanisme penting untuk membuat keputusan pemerintahan dan politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari ide- ide tentang Sila Keempat Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia serta hubungannya dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis dalam penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan Mahkamah Konstitusi, literatur fiqh siyasah, serta pendapat ulama dan cendekiawan Muslim. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Sila Kerakyatan, khususnya prinsip musyawarah dan perwakilan, sangat sesuai dengan konsep syūrā dalam Fiqh Siyasah. Musyawarah dalam perspektif Islam dan Pancasila sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan serta mencegah kekuasaan otoriter. Meskipun Sila Keempat dimasukkan ke dalam sistem demokrasi Indonesia melalui mekanisme perwakilan rakyat, ia masih menghadapi sejumlah masalah praktik, seperti mengambil alih kepentingan politik dan tidak memenuhi aspirasi rakyat dengan baik. Studi ini menemukan bahwa Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan memiliki korelasi yang kuat dengan prinsip Fiqh Siyasah, khususnya konsep syūrā. Oleh karena itu, itu dapat digunakan sebagai landasan normatif dan etis untuk memperkuat demokrasi Pancasila di Indonesia.
"