"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pasal 2 ayat (1) UU Darurat
No. 12 Tahun 1951 terhadap tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa
senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa anak (Studi Kasus Putusan Nomor
15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmb) dan untuk mengevaluasi pertimbangan hukum
hakim apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur
dalam UU Sistem Peradilan Anak. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan
Negeri Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik
pengumpulan data berupa penelitian pusataka. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis secara yuridis normatif kemudian disajikan secara deskriptif.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai
berikut: Majelis hakim dalam memutuskan putusan Nomor 15/Pid.Sus-
Anak/2023/PN Jmb menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti sah melanggar
pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 (LN. No. 78 Tahun 1951) tentang
penyalahgunaan senjata tajam dan dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan)
bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Muaro Bulian, akan tetapi
hukuman yang dijatuhkan majelis hakim relative ringan sehingga tidak menjamin
akan melakukan lagi perbuatan sebagaimana yang dimaksud di putusan tersebut
dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut menunjukkan komitmen
untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif, dengan fokus pada rehabilitasi anak
pelaku, penerapan diversi, serta perhatian terhadap dampak sosial dari tindak
pidana yang dilakukan."