"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah
Terhadap Penanganan Bencana Longsor di Kecamatan Senyerang Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dengan perspektif analisis SWOT. Adapun pembahasan dari
penelitian ini yaitu, bagaimana kondisi geografis dan kondisi masyarakat korban
bencana longsor, bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap penanganan
bencana longsor, dan strategi pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
dalam menanggulangi bencana longsor di Kecamatan Senyerang. Skripsi ini
menggunakan pendekatan Kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik
pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian di
analisis menggunakan teknik analisis SWOT. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan diperoleh hasil dan simpulan sebagai berikut : Pertama, Longsor di
Kecamatan Senyerang terjadi di daerah yang bersinggungan langsung dengan
Sungai Pengabuan, dimana merupakan jalur utama transportasi air yang mengarah
ke Kuala Tungkal dan bermuara ke Laut Selat Berhala. Longsor terjadi di dua
Desa/Kelurahan yaitu di Desa Teluk Ketapang dan Kelurahan Senyerang, Longsor
terjadi di wilayah Pasar Senyerang yang merupakan pusat perdagangan dan jual beli
masyarakat sekitar. Bencana longsor ini termasuk ke dalam skala lokal dimana
bencana longsor hanya berdampak pada masyarakat, alam, dan perekonomian di
satu kecamatan saja. Bencana longsor berdampak serius terhadap kondisi
masyarakat, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan
meninggalkan jejak jangka panjang. Kedua, Kebijakan Pemerintah Daerah Tanjung
Jabung Barat dalam penanggulangan bencana longsor di Kecamatan Senyerang
memiliki kelebihan dalam sistem desentralisasi dan otonomi daerah, serta adanya
BPBD Tanjung Jabung Barat dalam koordinasi, komando, dan pelaksanaan
penanggulangan bencana di tingkat daerah. Namun, terdapat kelemahan dalam
implementasi peraturan terhadap penanggulangan bencana longsor yang masih
kurang terealisasi secara dassein, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
mengenai bencana longsor/abrasi. Dan terdapat peluang yaitu adanya Undang-
Undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam sebagai acuan
dalam penanggulangan bencana secara Dassolen, serta adanya koordinasi dan
kerjasama dengan instansi lain untuk kegiatan mitigasi bencana tanah longsor. serta
terdapat hambatan yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya
bencana longsor/abrasi, kerusakan sarana prasarana serta infrastruktur, dan daerah
terdampak bencana bertambah. Ketiga, adapun strategi pemerintah daerah dalam
penanggulangan bencana longsor yaitu Penguatan aturan daerah tentang mitigasibencana tanah longsor, Lebih mengimplementasikan lagi kebijakan-kebijakan
penanggulangan bencana longsor sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku
secara Das Sollen dan Das Sein. melakukan dan meningkatkan sosialisasi kepada
masyarakat terhadap bahaya bencana longsor/abrasi dan mengeluarkan anggaran
terhadap rekontruksi sarana/ prasarana serta infrastruktur yang rusak akibat bencana
longsor, serta memberdayakan masyarakat didaerah rawan bencana dengan
membentuk tim relawan bencana tanah longsor dan perlunya koalisi aktor yang
meliputi sektor pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi dalam menciptakan
peraturan terkait program penanggulangan longsor"