Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pelaksanaan dan efektivitas Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun 2021 tentang pemberlakuan ringkasan kebijakan jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jambi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosial legal. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan hakim dan aparatur pengadilan, serta dokumentasi putusan perkara perceraian, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan telah diterapkan oleh hakim dengan mencantumkan hak-hak perempuan dan anak seperti nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak, dan hadhanah dalam amar putusan. Kebijakan ini mempermudah pihak perempuan memperoleh haknya tanpa gugatan terpisah serta memperkuat kepastian hukum. Namun pada praktiknya efektivitas belum sepenuhnya tercapai karena pelaksanaan putusan masih menghadapi hambatan. Faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran hukum para pihak, ketidakpatuhan mantan suami dalam melaksanakan kewajiban nafkah, serta keterbatasan mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan. Adapun faktor pendukung berasal dari komitmen hakim, adanya pedoman kebijakan Badilag, serta sistem administrasi peradilan yang semakin tertata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021 di Pengadilan Agama Jambi telah efektif pada tahap pemeriksaan dan penjatuhan putusan, namun belum sepenuhnya efektif pada tahap pelaksanaan putusan. Diperlukan peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat serta penguatan koordinasi dengan lembaga terkait agar perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat terjamin secara nyata.