"Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1). Namun dalam praktik sosial, masih
ditemukan perkawinan yang berlangsung tanpa persetujuan bebas dari salah satu
pihak, yang dikenal sebagai kawin paksa. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis penerapan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dalam mencegah praktik kawin paksa di Kelurahan Talang
Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, serta mengidentifikasi faktor-faktor
penyebab dan upaya pencegahannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui
wawancara dengan masyarakat setempat, sedangkan data sekunder diperoleh dari
peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa praktik kawin paksa di Kelurahan Talang Bakung masih
ditemukan dalam jumlah yang sangat terbatas. Faktor utama yang memengaruhi
terjadinya praktik tersebut adalah tekanan keluarga, pengaruh tradisi, dan
rendahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya persetujuan calon
mempelai dalam perkawinan. Meskipun demikian, sebagian besar responden telah
memahami bahwa perkawinan harus dilandasi kehendak bebas dari kedua belah
pihak. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 6
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam
pencegahan kawin paksa di Kelurahan Talang Bakung belum berjalan optimal.
Praktik kawin paksa masih memerlukan perhatian serius karena berpotensi
melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip kesukarelaan dalam
perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum, penguatan peran keluarga,
dan keterlibatan aparat setempat untuk mencegah terulangnya praktik kawin paksa
di masa mendatang.
"