Kegiatan pertambangan batu bara memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, namun juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, terutama kerusakan lahan dan hilangnya tutupan vegetasi. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah dalam melakukan pemulihan lingkungan melalui kegiatan revegetasi pada lahan pasca tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam revegetasi lahan pasca pertambangan batu bara di Kabupaten Sarolangun, mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi kendala tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak pemerintah daerah, aparat kecamatan, serta masyarakat di wilayah sekitar pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam revegetasi lahan pasca pertambangan batu bara di Kabupaten Sarolangun belum berjalan secara optimal. 2) Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti keterbatasan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan, masih adanya lahan bekas tambang yang belum direklamasi atau direvegetasi, serta rendahnya kesadaran sebagian pihak terhadap pentingnya pemulihan lingkungan. 3) Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta mendorong perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada lahan bekas tambang. Upaya tersebut diharapkan dapat memulihkan kondisi lingkungan serta mengembalikan fungsi ekologis lahan pasca pertambangan.