"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian kejahatan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, membandingkan dan membedakan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim selama proses penjatuhan hukuman dalam Keputusan Nomor 200/Pid.Sus/2024/PN.JMB, dan mengevaluasi status Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam hukum pidana Islam. Kajian doktrin, gagasan, prinsip, dan hukum serta peraturan yang berlaku menjadi dasar teknik yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan temuan penelitian: pertama, tindak pidana narkotika dalam KUHP mencakup setiap perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penguasaan, kepemilikan, dan distribusi narkotika, dengan konsekuensi pidana yang ditentukan berdasarkan jenis serta jumlah zat tersebut. Kedua, perbedaan antara tuntutan Jaksa dan putusan Hakim dalam perkara tersebut terletak pada orientasi pemidanaan, di mana Jaksa lebih menekankan kepastian hukum dan dampak sosial sebagai sarana penjeraan, sementara Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan guna mewujudkan keadilan yang seimbang. Ketiga, Karena Narkotika dan alkohol sama-sama memiliki efek memabukkan dan membahayakan pikiran, hukum Islam menganggapnya sebagai haram dan kejahatan ta'zir, dengan penentuan sanksi diserahkan kepada kebijakan hakim demi kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Tuntutan Jaksa, Putusan Hakim, Sanksi Pidana, Hukum Pidana Islam.

"