Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis visi dan tujuan kebijakan Satu Data Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat implementasinya, serta menganalisis efektivitas pelaksanaannya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, visi dan tujuan kebijakan Satu Data Indonesia diarahkan untuk menciptakan data pemerintah yang terintegrasi, akurat, dan dapat dibagipakaikan sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti, kedua, faktor pendorong implementasi meliputi ketersediaan infrastruktur JDAC dan Portal Open Data Jambi, koordinasi strategis yang baik antara lembaga kunci, serta komitmen kepemimpinan daerah, sedangkan faktor penghambatnya mencakup keterbatasan SDM teknis, penurunan anggaran pembinaan, tingginya pergantian operator OPD, dan ketiadaan SOP tertulis yang komprehensif; ketiga, efektivitas pelaksanaan kebijakan masih belum optimal karena rendahnya kesadaran OPD terhadap portal data, dominasi orientasi pelaporan vertikal ke kementerian pusat, serta lemahnya koordinasi horizontal dengan Walidata Daerah. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, penyusunan SOP teknis yang komprehensif, serta intensifikasi sosialisasi dan koordinasi antar-OPD.