Skripsi ini mengkaji penetapan asal usul anak dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.Mbl ditinjau dari perspektif Maqāṣid Syarī‘ah, khususnya dalam perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dalam menetapkan asal usul anak, serta menganalisis kesesuaian penetapan tersebut dengan prinsip Maqāṣid Syarī‘ah dalam rangka perlindungan nasab dan hak-hak anak. Permasalahan penelitian difokuskan pada penetapan status anak yang lahir dari perkawinan siri yang tidak tercatat serta relevansinya dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur fiqh dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dalam menetapkan asal usul anak mendasarkan pertimbangannya pada keabsahan perkawinan menurut syariat Islam sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, serta asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Penetapan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak identitas, nasab, dan hak keperdataan anak, termasuk hak memperoleh akta kelahiran.Ditinjau dari perspektif Maqāṣid Syarī‘ah, penetapan asal usul anak dalam putusan ini sejalan dengan prinsip ḥifẓ al-nasl karena bertujuan menjaga keberlangsungan keturunan, mencegah kemudaratan berupa stigma sosial dan hilangnya hak-hak anak, serta mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar. Dengan demikian, penetapan asal usul anak dalam perkara ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hak anak dalam kerangka hukum Islam dan hukum nasional.