"Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan upaya strategis
dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber daya alam di daerah.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai
instrumen hukum untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir Nomor 2 Tahun 2021 serta meninjaunya dari perspektif fiqih siyasah. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.
Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta didukung
oleh studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut belum
berjalan secara optimal, yang dipengaruhi oleh terbatasnya sosialisasi kebijakan,
lemahnya pengawasan, serta tekanan ekonomi masyarakat yang mendorong
terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Ditinjau dari perspektif fiqih siyasah,
kebijakan perlindungan lahan pertanian ini pada prinsipnya telah sejalan dengan
nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga
sumber daya alam, namun masih memerlukan penguatan dalam pelaksanaannya
agar tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat tercapai
secara efektif."