"Desa Koto Majidin Hilir, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci,
memiliki otonomi yang luas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Hal ini
mencakup pengelolaan sumber daya manusia dan alam desa. Tujuan utama desa
adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan menjamin kelangsungan
hidup mereka, dengan harapan mencapai kesejahteraan yang maksimal. Meskipun
desa Koto Majidin Hilir memiliki tata kelola dan kewenangan yang luas, semua ini
diatur dan harus dipatuhi sesuai dengan UU yang berlaku.
Desa adalah suatu tempat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengawasi kegiatan pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014, Pasal 1, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, serta hak
leluhur dan/atau hak tradisional yang diakui dan dijunjung tinggi dalam sistem politik
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi desa adalah kewenangan yang
dimiliki desa untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahannya sendiri.1
Kemudian, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomor 3 Tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa belanja
adalah ―Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah‖."