"Seperti yang di ketahui, bahwa di Indonesia tidak memiliki undang-undang yang mengatur tentang batasan waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaku dengan hukuman mati. Deret tunggu ini pun menumbulkan beberapa efek negatif. Salah satunya beban psikis terhadap pelaku selama masa deret tunggu tersebut. Dalam perspektif pidana islam, hal ini berkaitan dengan qisas yaitu hukuman pembalasan yang setimpal. Hukum Pidana islam juga tidak mengatur batasan waktu yang spesifik terhadap pelaksanaan eksekusi pidana mati. Tetapi, di dalam qisas, apabila pelaku mendapat maaf dari pihak korban maka hukuman mati bisa berubah menjadi hukuman ganti rugi (diyat) yang besarannya di tentukan oleh pihak korban.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksekusi pidana mati di Indonesia dan rentang waktu pelaksaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum dalam pidana mati. Terlebih dengan adanya UU No 1 Tahun 2023 yang menjadikan hukuman mati menjadi hukuman alternatif.
Saran dari penulis adalah hendaklah pemerintah yang berwenang melakukan perubahan terhadap KUHAP khususnya tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Sehingga, dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi terpidana, aparat penegak hukum, Negara dan masyarakat."