"Pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam
pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Dalam
konteks Islam, pemungutan pajak harus sejalan dengan prinsip-prinsip
keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariat (maqasid al-syariah).
Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan Qs.Al-Taubah: 29 melalui
pendekatan maqasidi guna menggali relevansinya terhadap sistem pajak
daerah di Indonesia khususnya di Kota Kuala Tungkal. Pada tahun 2019,
jumlah tunggakan PKB di Tanjung Jabung Barat mencapai sekitar Rp. 8,6
Miliar, dengan kecamatan Tungkal Ilir menyumbang tunggakan terbesar
sebesar Rp.2,2, tunggakan pajak seperti ini akan berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah tersebut. Penelitian mengenai pajak di Kawasan
ini bisa memberikan gambaran bagaimana kebijakan pajak diterapkan
dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung.
Kemudian kondisi sosial dan ekonomi, kawasan yang memiliki masyarakat
heterogen dengan variasi penghasilan dan pekerjaan, penelitian pajak di
wilayah ini dapat memberikan wawasan tentang kesadaran pajak
masyarakat dan tingkat kepatuhan terhadap wajib pajak. Dengan
dilakukannya pemaknaan pajak dari perspektif Maqashid Syariah, pajak
yang selama ini dipandang sebagai beban, diharapkan dapat
direkonstruksi sebagai instrument kemaslahatan publik dengan tujuan
syariah, kemudian tafsir maqashidi juga membantu untuk mengubah cara
pandang masyarakat terhadap pajak sebagai bentuk partisipasi dalam
menjaga hifz al-mal (perlindungan harta publik) dan hifz ad-din (dukungan
terhadap tatanan sosial Islami). Dalam hal ini pendekatan maqāṣidī akan
dianalisis dengan menggunakan metode tafsir maudhu‘ī (tematik) sebagai
kerangka interpretatif untuk memahami ayat-ayat Al-Qur’an secara holistik
dan kontekstual terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang membahas topik
serupa. Hasil penelitian ini menunjukkan Pungutan pajak yang dibebankan
seharusnya tidak tumpang tindih dengan kewajiban membayar zakat,
untuk itu sebagai pemerintahan yang pro terhadap ajaran Islam,
seharusnya dapat membuat aturan yang tidak menimbulkan double tax
antara zakat dengan pajak. Penerapannya harus memberikan keringanan
khusus terhadap umat islam yang telah membayar zakat, dengan tidak
dibebankan membayar pajak dalam jumlah yang tinggi. Sebab hal ini
memberatkan masyarakat terutama masyarakat yang memiliki
penghasilan tidak tetap.
Kata kunci: Pajak Daerah, Tafsir Maqasidi, Qs.At-Taubah: 29"