"Penlitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi
dalam memutus perkara pengujian batas usia minimal calon Presiden dan Wakil
Presiden, serta mengevaluasi implikasinya terhadap sistem persyaratan pencalonan
di Indonesia. Latar belakang penelitian berangkat dari Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 yang menetapkan usia minimal 40 tahun, yang kemudian digugat
karena dinilai diskriminatif dan membatasi hak politik generasi muda. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, komparatif, dan historis. Pendekatan perundang-undangan
menelaah norma-norma dalam UUD 1945, UU 7/2017, dan putusan-putusan
sebelumnya: pendekatan komparatif membandingkan batas usia di beberapa negara
demokrasi: sedangkan pendekatan historis menelusuri evolusi persyaratan usia
dalam ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah
Konstitusi, dengan mengedepankan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak
pilih, membatalkan ketentuan usia minimal 40 tahun dengan pertimbangan
keselarasan norma konstitusional, asas keadilan, dan penegakan demokrasi inklusif.
Putusan ini membuka ruang partisipasi politik bagi pemimpin muda serta
menetapkan preseden penting dalam pengujian konstitusionalitas norma yang
berpotensi mengekang hak asasi. Kesimpulannya, putusan MK 90/PUU-XXI/2023
memperkuat demokrasi konstitusional dan mendorong perbaikan peraturan pemilu
yang lebih responsif terhadap aspirasi generasi muda."