"ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis aspek yuridis Undang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Fokus penelitian adalah untuk mengkaji
Landasan Yuridis dari undang undang-undang tersebut serta mengevaluasi kedudukannya
dalam perspektif asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Metode
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang perundang- undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasa n yuridis
pembentukan UU Minerba Perubahan didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan
pengelolaan dan pengusahaan kegiatan pertambangan yang selama ini terkendala
berbagai masalah, terutama terkait kewenangan antara pemerintah pusat dan
daerah, perizinan, serta per lindungan masyarakat. Undang Undang-undang Minerba
Peubahan pun telah mengalami empat kali pengujian di Mahkamah Konstitusi
dengan dua putusan kabul bersyarat yang signifikan melalui Putusan MK Nomor
64/PUU PUU-XVIII/2020 dan Putusan MK Nomor 37/PUU PUU-XIX/2021, yang mengubah
beberapa ketentuan penting terutama terkait perpanjangan izin usaha pertambangan
dan pemanfaatan ruang. Dalam perspektif asas keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan hukum, ditemukan bahwa UU Minerba masih memerlukan
penyempurna an untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan industri,
masyarakat, dan lingkungan.
Kata Kunci
: Landasan Yuridis Yuridis, Asas Keadilan Keadilan, Asas Kemanfaatan, Asas Kepastian
Hukum Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2020"