"Penanganan perkara tindak pidana anak memerlukan pendekatan hukum yang
mengedepankan perlindungan hak asasi anak, sejalan dengan prinsip keadilan
restoratif. Skripsi ini mengkaji kewenangan konstitusional Kejaksaan Tinggi
dalam menangani perkara anak, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak
asasi manusia (HAM). Tujuan dari penelitian ini Menjelaskan secara yuridis
kedudukan dan kewenangan Kejaksaan Tinggi dalam menangani perkara tindak
pidana anak, menganalisis kewenangan Kejaksaan Tinggi terhadap perkara anak
dalam perspektif konstitusi dan HAM serta memberikan rekomendasi terhadap
perbaikan hukum dan kebijakan dalam penanganan perkara anak oleh Kejaksaan
Tinggi agar sesuai dengan prinsip perlindungan HAM. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan studi kasus. Secara konstitusional, Kejaksaan memiliki peran
strategis dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam perkara anak. Kejaksaan
Tinggi memiliki fungsi supervisi terhadap pelaksanaan penuntutan, termasuk
kebijakan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, dalam praktik, kewenangan ini belum
sepenuhnya mencerminkan semangat keadilan restoratif, karena masih ditemui
kasus di mana perkara anak tetap dilanjutkan ke proses litigasi meskipun terdapat
peluang penyelesaian di luar pengadilan. Dari perspektif HAM, penanganan anak
harus berlandaskan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak
untuk didengar, dan perlindungan terhadap perkembangan anak. Instrumen seperti
Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi Indonesia, mewajibkan negara untuk
menjamin bahwa proses hukum terhadap anak tidak merugikan hak
dasarnya.Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan internal
Kejaksaan agar seluruh kewenangan dilaksanakan secara akuntabel dan
berorientasi pada pemulihan anak. Rekomendasi utama mencakup pembaruan
regulasi teknis, pelatihan jaksa dengan perspektif HAM anak, serta pengawasan
konstitusional atas pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Tinggi agar selaras
dengan prinsip perlindungan anak."