Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 merupakan salah satu putusan penting dalam penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan mega skandal proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Putusan ini diajukan oleh terdakwa Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang sebelumnya telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan PK, serta meninjau sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan permohonan PK berdasarkan novum (bukti baru) dan kekhilafan hakim dinilai tidak cukup kuat untuk membatalkan putusan sebelumnya, namun Mahkamah Agung tetap memberikan pengurangan pidana. Hal ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan hukum, khususnya terkait konsistensi putusan dan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan PK Nomor 32 PK/Pid.Sus/2020 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum. Putusan ini mengindikasikan adanya celah dalam mekanisme PK yang dapat dimanfaatkan oleh terpidana korupsi untuk memperoleh keringanan hukuman. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi terhadap syarat dan ruang lingkup PK dalam perkara pidana guna memperkuat integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.