"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pemidanaan dalam tindak
pidana narkotika Golongan I berdasarkan perbedaan peran dan barang bukti
terdakwa, dengan studi pada Putusan No. 90/Pid.Sus/2025/PN Jmb dan Putusan No.
134/Pid.Sus/2025/PN Jmb. Disparitas pemidanaan merupakan fenomena yang
sering terjadi dalam praktik peradilan pidana, yang tidak hanya menunjukkan
adanya perbedaan putusan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan dalam
keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan sebagai bahan
hukum primer, yang didukung dengan bahan hukum sekunder dan data tambahan
berupa wawancara terbatas. Analisis dilakukan dengan mengkaji pertimbangan
hakim serta menghubungkannya dengan teori pemidanaan dan asas hukum, yaitu
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
disparitas pemidanaan dalam kedua putusan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan
peran terdakwa dan jumlah barang bukti yang ditemukan. Hakim dalam
menjatuhkan putusan mempertimbangkan tingkat keterlibatan terdakwa, serta
dampak perbuatan terhadap masyarakat. Namun demikian, ditemukan bahwa
hubungan antara jumlah barang bukti dan berat pidana tidak selalu menunjukkan
konsistensi yang proporsional. Dengan demikian, disparitas pemidanaan dalam
kedua putusan tersebut pada satu sisi dapat dipahami sebagai bentuk penerapan asas
individualisasi pidana, namun di sisi lain juga menunjukkan potensi ketidakpastian
hukum apabila tidak didasarkan pada pedoman pemidanaan yang jelas. Oleh karena
itu, diperlukan adanya standar atau pedoman pemidanaan guna memastikan bahwa
perbedaan putusan tetap berada dalam batas kewajaran dan mencerminkan
keadilan."