"Pernikahan karena sanksi hukum adat merupakan salah satu bentuk penyelesaian
pelanggaran norma adat yang masih dipraktikkan dalam masyarakat hukum adat,
termasuk di Desa Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Sanksi ini
umumnya dikenakan terhadap pasangan yang melakukan pelanggaran adat, seperti
pergaulan bebas atau perbuatan yang dianggap mencemari kehormatan keluarga
dan masyarakat, sehingga diwajibkan untuk melangsungkan pernikahan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui praktik pernikahan karena sanksi hukum adat di
Desa Tuo Ilir serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.
Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, aparat desa,
serta masyarakat setempat, dan didukung dengan studi kepustakaan yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan karena sanksi hukum adat di
Desa Tuo Ilir bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, memulihkan kehormatan
keluarga, dan mempertahankan nilai-nilai adat yang berlaku. Namun, dalam
perspektif hukum Islam, pernikahan harus dilandasi oleh kerelaan kedua belah
pihak tanpa adanya paksaan, sebagaimana prinsip ridha dalam akad nikah.Dengan
demikian, pernikahan yang dilaksanakan sebagai akibat sanksi adat perlu ditinjau
secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam,
khususnya terkait syarat dan rukun pernikahan. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi pemikiran dalam harmonisasi antara hukum adat dan
hukum Islam dalam praktik pernikahan di masyarakat."