Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Hakim Perkara Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN.Snt terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Sengeti. Fokus kajian diarahkan pada kesesuaian dasar pertimbangan hakim, penerapan unsur-unsur pasal, serta relevansi penjatuhan pidana terhadap tujuan pemidanaan dan kebijakan hukum narkotika di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi putusan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, barang bukti, serta keterangan saksi dan terdakwa dalam menilai terpenuhinya unsur “setiap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri”. Putusan juga mencerminkan upaya pergeseran paradigma hukum dari pendekatan represif menuju rehabilitatif sesuai dengan semangat Pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika. Meskipun demikian, ditemukan beberapa aspek yang perlu dikritisi, terutama mengenai pertimbangan keadaan yang meringankan dan pemberian alternatif rehabilitasi yang belum sepenuhnya komprehensif. Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa putusan ini telah mengacu pada ketentuan hukum positif, namun implementasi kebijakan rehabilitatif masih memerlukan penguatan agar lebih sejalan dengan tujuan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.