"
Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan peran wali dalam pernikahan, khususnya dengan mengacu pada pandangan Imam Hanafi dan Imam Yafi'i, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 136/pdt.P/2022 PA/Jambi. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode studi kasus, yang berarti fokus pada pemahaman alasan hukum dan argumen yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan. Data diperoleh melaluianalisisdokumenputusandanstudiliteraturmengenaipandanganfiqhkeduamazhab tersebut.TemuanmenunjukkanbahwaImamShafi'imeyakiniwaliadalahsyaratmutlakdalam pernikahan,sehinggapernikahantanpawalitidaksah.Walijugaberhakmencegahpernikahan jikapriayangakanmenikahtidaksetarastatus(sekufu).MenurutImamShafi'i,ayahmemiliki wewenang utama untuk memutuskan pernikahan putrinya. Imam Hanafi, di sisi lain, mengatakan bahwa jika seorang wanita setuju untuk menikah dengan seseorang tanpa wali, dan pria tersebut memiliki status yang setara (kufu'), maka pernikahan tersebut diizinkan. Seorang wanita dapat menikahkan dirinya sendiri atau putri-putrinya yang masih di bawah umur,daniajugadapatbertindaksebagaiwaliuntukoranglain.Namun,jikaiainginmenikah dengan seseorang yang tidak memiliki status yang setara, maka wali dapat mencegah pernikahan tersebut."