"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi adat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Batu Penyabung serta bagaimana efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik keluarga. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan serius yang tidak hanya merusak keharmonisan keluarga, tetapi juga berdampak sosial di masyarakat. Meskipun negara telah mengatur KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun dalam praktiknya masyarakat Desa Batu Penyabung masih mengedepankan penyelesaian secara adat sebagai jalan utama untuk menjaga keharmonisan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat desa, tokoh pemuda, serta masyarakat setempat, dan didukung dengan studi dokumentasi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan peran hukum adat dalam penyelesaian kasus KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat di Desa Batu Penyabung dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang dipimpin oleh, ketua lembaga adat pemuka agama dan tokoh masyarakat. Sanksi adat yang diberikan bersifat mendidik, mempermalukan, dan memberikan efek jera, seperti denda adat, permintaan maaf secara terbuka, serta kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada korban. Penerapan sanksi adat ini dinilai efektif dalam meredam konflik, menjaga keharmonisan keluarga, dan mempertahankan nilai-nilai kebersamaan di masyarakat, meskipun secara hukum formal belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan hukum bagi korban. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa sanksi adat masih memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus KDRT di Desa Batu Penyabung, namun perlu adanya sinergi antara hukum adat dan hukum positif agar perlindungan terhadap korban dapat lebih optimal.
"