Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akomodasi hak tradisional masyarakat Desa Simpang Limbur Merangin dalam sistem hukum nasional melalui ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan hukum empiris untuk menggambarkan hak tradisional Desa Simpang Limbur Merangin.Data dikumpulkan melalui wawancara dengan masyarakat adat, kepala desa, aparat desa, tokoh adat, dan analisis dokumentasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwahak tradisional Desa Simpang Limbur Merangin sudah berjalan dengan baik, dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 menjelaskan pentingnya melestarikan dan mengembangkan adat, tradisi, serta budaya masyarakat desa. Namun demikian, berbagai upaya pelestarian hak tradisional seperti pengakuan hak tradisional, pengaturan desa di kawasan konservasi, dan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat. Meskipun demikian, dengan adanya peraturan perundangan yang berlaku aparatur Desa telah membuat Peraturan Desa (Perdas) untuk menperkuat lanadasan hukum yang mengantur hak tradisional.